pengertian kebijakan publik dan implementasinya

pengertian

Menurut Charles O. Jones ( 1977 ) kebijakan terdiri dari komponen-komponen :

1.      Goal atau tujuan yang diinginkan.

2.      Plans   atau   proposal,   yaitu   pengertian   yang   spesifik   untuk   mencapai tujuan.

3.       Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

4.      Decision   atau   keputusan,   yaitu   tindakan-tindakan   untuk   menentukan  tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5.      Efek, yaitu akibat-akibat dari program ( baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder ).

Jones memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Smith  di negara-negara dunia ketiga implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi1). Salah satu hambatannya menurut Solichin  adalah birokrasi pemerintahan belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada tujuan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik atau benda-benda publik yang bertanggung jawab atas sesuatu program dan pelaksanaannya, namun juga perlu mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan public.

     Implementasi Kebijakan

Dalam  studi  kebijakan  publik,  dikatakan  bahwa  implementasi bukanlah  sekedar bersangkut  paut  dengan  mekanisme  penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu  implementasi menyangkut  masalah  konflik,  keputusan,  dan  siapa  yang  memperoleh apa  dari  suatu  kebijakan.  Oleh  karena  itu  tidaklah  terlalu  salah  jika dikatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi  diartikan  sebagai "getting  the  job  done" dan "doing  it". Tetapi  di  balik  kesederhanaan  rumusan  yang  demikian  berarti  bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan  dengan  mudah.  Namun  pelaksanaannya,  menurut  Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang  dan  kemampuan  organisasi  atau  yang  sering  disebut  dengan resources,  Lebih  lanjut  Jones  merumuskan  batasan  implementasi sebagai proses  penerimaan  sumber  daya  tambahan,  sehingga  dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Van  Meter  dan  Horn mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai berikut: “Policy implementation  encompasses  those  actions  by  public and  private  individuals (and  groups)  that  are  directed  at  the achievement  of  goals  and  objectives  set  forth  in  prior  policy decisions.  “Definisi  tersebut  memberikan  makna  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  individu-individu  (dan  kelompok)  pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan.  Tindakan-tindakan  ini,  pada  suatu  saat berusaha  untuk  mentransformasikan  keputusan-keputusan menjadi  pola-pola  operasional,  serta  melanjutkan  usaha-usaha tersebut untuk  mencapai  perubahan,  baik  yang  besar  maupun yang  kecil,  yang  diamanatkan  oleh  keputusan  kebijakan. Van (Meter dan Horn 1978:70) Dengan  mengacu  pada  pendapat  tersebut,  dapat  diambil pengertian  bahwa  sumber-sumber  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat  kebijakan,  di  dalamnya mencakup:  manusia,  dana,  dan  kemampuan  organisasi;  yang dilakukan  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta  (individu  ataupun kelompok). Selanjutnya  Mazmanian  dan  Sabatier menjelaskan  lebih lanjut  tentang  konsep  implementasi  kebijakan  sebagaimana berikut: “Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  focus perhatian  implementasi  kebijakan,  yaitu  kejadian-kejadian atau  kegiatan yang  timbul  setelah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yaitu  mencakup  baik  usaha-usaha untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian." (Mazmanian dan Sabatier. 1983:20)   Berdasarkan  pada  pendapat  tersebut  di  atas,  nampak  bahwa implementasi  kebijakan  tidak  hanya  terbatas  pada  tindakan  atau perilaku  badan  alternatif  atau  unit  birokrasi  yang  bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group,  namun  lebih  dari  itu  juga  berlanjut  dengan  jaringan  kekuatan politik  sosial  ekonomi  yang  berpengaruh  pada  perilaku  semua  pihak yang  terlibat  dan  pada akhirnya  terdapat dampak  yang  diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dari defenisi  –defenisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak yang dihasilkan.